Desakan Evaluasi Kinerja Walikota Jakbar dan Dewan Kota Terkait Dugaan Maladministrasi dan Pelecehan
JAKARTA — Proses pemilihan Dewan Kota (Dekot) di wilayah DKI Jakarta menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan. Forum Calon Dewan Kota se-DKI Jakarta menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan maladministrasi dan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu anggota Dewan Kota Jakarta Barat.
Forum ini menilai bahwa proses pemilihan yang tidak transparan dan tidak selektif telah membuka celah masuknya figur-figur yang bermasalah secara etik dan hukum.
Dalam pernyataannya, forum tersebut meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi seluruh proses pemilihan Dewan Kota, serta mempertimbangkan pembekuan sementara aktivitas Dewan Kota se-DKI Jakarta. Mereka juga mendesak agar para kepala wilayah, khususnya Walikota Jakarta Barat, turut dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kelalaian dalam proses seleksi yang dianggap tidak sesuai prosedur.
“Kami menilai, buruknya mekanisme pemilihan Dewan Kota di Jakarta telah mencederai semangat pengabdian dan etika pemerintahan. Kami meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi kinerja para walikota, dan dalam hal ini, mencopot Walikota Jakarta Barat yang kami anggap gagal menjalankan proses seleksi dengan benar,” ujar salah satu perwakilan forum dalam pernyataan tertulisnya.
Sementara itu, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi, turut angkat bicara mengenai dugaan pelecehan yang dilakukan oleh salah satu oknum Dewan Kota Jakarta Barat. Kasus ini menjadi sorotan karena oknum tersebut diduga merangkap jabatan sebagai PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) dan anggota Dewan Kota, yang dinilai bertentangan dengan aturan kepegawaian.
“Ini bukan hanya persoalan moralitas, tapi juga menyangkut dugaan maladministrasi. Oknum tersebut menerima honor dari dua posisi sekaligus. Ini perlu dikaji secara serius oleh pihak berwenang,” ujar Ucok.
Ia juga mengimbau agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam menangani kasus ini, termasuk jika ada hubungan kekerabatan dengan pejabat publik lainnya.
“Bela keluarga itu manusiawi, tapi jangan sampai menggunakan kekuasaan untuk menutupi pelanggaran hukum. Kita harus menjunjung tinggi etika dan aturan perundang-undangan,” lanjutnya.
Di sisi lain, pengamat politik Saiful Muzadi menyoroti kondisi internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut-sebut dalam kasus ini. Menurutnya, partai yang dulunya dikenal bersih dan peduli, kini menghadapi tantangan besar akibat munculnya berbagai skandal yang melibatkan kader-kadernya.
“Kasus-kasus yang mencuat saat ini berpotensi merusak citra partai di mata publik. Dulu mereka sempat menjadi partai Islam terdepan, tapi kini menghadapi krisis kepercayaan,” ungkapnya.
Forum Calon Dewan Kota se-DKI berharap ke depan, proses seleksi anggota Dewan Kota dapat dilakukan secara terbuka, profesional, dan akuntabel demi menjaga integritas lembaga serta kepercayaan masyarakat.
(Red)
