Jakarta, 18 Desember 2025 — Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta menegaskan bahwa krisis iklim telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga perkotaan. Jakarta, sebagai megapolitan dengan tekanan ekologis tinggi, dinilai berada di titik rawan jika tidak segera melakukan langkah kolektif dan terukur lintas sektor.
Penegasan tersebut mengemuka dalam kegiatan “Penanggulangan dan Pencegahan Dampak Perubahan Iklim serta Menjaga Lingkungan” yang digelar oleh Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PWA DKI Jakarta, bekerja sama dengan Program 1000 Cahaya dan Eco Bhineka. Kegiatan berlangsung di Auditorium Lantai 6 Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, dan diikuti 120 peserta dari unsur Aisyiyah, organisasi masyarakat sipil, NGO, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana se-DKI Jakarta.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Fajar Eko Satriyo, S.STP., M.A, Kepala Bidang Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangkaian sambutan sebelumnya, Ketua LLHPB PWA DKI Jakarta Ferawati, M.Pd., M.Si, Wakil Ketua PWA DKI Jakarta Dr. Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed, serta Wakil Sekretaris PWM DKI Jakarta Drs. H. Ateng, M.Pd, menekankan bahwa krisis iklim tidak lagi bisa dipandang sebagai isu teknis lingkungan semata.
“Perubahan iklim telah berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan ketahanan sosial warga. Ini adalah krisis kemanusiaan yang menuntut respons kolektif, bukan pendekatan sektoral,” tegas Ferawati.
Krisis Iklim dan Tanggung Jawab Moral
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amirsyah Tambunan, dalam paparannya menempatkan krisis iklim sebagai persoalan moral dan etis yang menyentuh nilai dasar kemanusiaan.
“Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Ketika lingkungan dirusak dan krisis iklim dibiarkan, yang dilanggar bukan hanya hukum alam, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial,” ujarnya, merujuk pada fatwa MUI tentang pengelolaan sampah dan pengendalian perubahan iklim.
Ia menegaskan bahwa sikap abai terhadap krisis iklim sama artinya dengan membiarkan ketidakadilan ekologis terus menimpa kelompok paling rentan.
Jakarta di Bawah Tekanan Risiko Bencana Berlapis
Paparan berikutnya disampaikan Basuki Rahmat dari BPBD DKI Jakarta, yang mengungkap bahwa Jakarta menghadapi risiko bencana berlapis akibat kombinasi faktor alam dan tekanan pembangunan.
“Risiko bencana bukan sekadar potensi, tetapi ancaman nyata yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas sosial,” katanya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Wilayah pesisir Jakarta disebut sebagai zona paling rentan akibat kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah yang terus berlangsung.
Dari Wacana ke Aksi Konkret
Setelah sesi istirahat dan salat zuhur, peserta mengikuti pemutaran simulasi gempa megathrust yang dipandu langsung oleh Ferawati. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Sudarto M. Abukasim, Wakil Direktur Program 1000 Cahaya, yang menyoroti pentingnya perubahan perilaku masyarakat melalui budaya hemat energi.
“Menghemat energi bukan sekadar kebiasaan rumah tangga, tetapi langkah nyata menekan emisi dan memperlambat laju krisis iklim,” ujarnya.
Ferawati kemudian menutup sesi dengan paparan bertajuk “Jakarta dalam Cengkeraman Iklim: Dampak Nyata dan Ancaman Masa Depan”. Ia menegaskan bahwa banjir berulang, suhu ekstrem, dan ketimpangan sosial adalah bukti krisis iklim sudah berlangsung hari ini.
“Ini bukan lagi peringatan dini. Ini sudah keadaan darurat iklim. Jakarta harus segera bertransformasi menjadi kota tangguh iklim, atau menanggung risiko yang lebih besar di masa depan,” tegasnya.
Penguatan Kapasitas dan Komitmen Sosial
Sebagai tindak lanjut, peserta dibagi ke dalam lima kelompok wilayah—Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, dan Pusat—untuk melakukan praktik risk mapping. Setiap kelompok memetakan potensi risiko bencana di wilayahnya dan mempresentasikan hasil analisis. Kelompok dengan pemetaan terbaik memperoleh apresiasi.
Kegiatan ditutup dengan doa yang dipimpin Dra. Hj. Syamsidar Siregar. Peserta juga membawa pulang paket makanan balita untuk dibagikan di wilayah masing-masing sebagai bentuk kepedulian sosial.
Melalui kegiatan ini, PW Aisyiyah DKI Jakarta menegaskan posisinya sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang tidak hanya menyuarakan peringatan krisis iklim, tetapi juga mendorong edukasi, advokasi, dan aksi nyata demi memperkuat ketangguhan masyarakat perkotaan menghadapi risiko bencana yang kian nyata.
