JAKARTA, jakwarta.com — Diskusi Publik Nasional bertajuk “Navigasi Ketahanan Energi Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik” digelar di Hotel 88 Fatmawati, Jakarta, Senin (25/5/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh INAnewsTV dan INAnews.co.id tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah, praktisi energi, akademisi, hingga pengamat kebijakan publik untuk membahas tantangan ketahanan energi nasional di tengah situasi global yang tidak menentu.
Forum diskusi ini mengangkat berbagai isu strategis terkait kebijakan energi nasional, mulai dari RKAB batu bara, tata kelola Domestic Market Obligation (DMO), integrasi kebijakan sektor energi, hingga penguatan tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan pemberantasan tambang ilegal.
Dalam pemaparannya, para narasumber menyoroti bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, khususnya batu bara, sebagai tulang punggung kelistrikan nasional. Di sisi lain, konflik geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, hingga gangguan rantai pasok internasional menjadi tantangan serius terhadap stabilitas pasokan energi dunia.
Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya perwakilan PERHAPI, Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute, perwakilan SKK Migas, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, serta Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Acara dipandu oleh jurnalis senior Hendry Wilman Gultom sebagai moderator.
Salah satu isu utama yang mengemuka adalah perlunya keseimbangan antara target transisi energi dengan kebutuhan energi nasional yang masih tinggi. Pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan yang adaptif agar pengurangan emisi tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas pasokan energi dan industri nasional.
Selain itu, peserta diskusi juga menyoroti persoalan multitafsir dalam implementasi kebijakan DMO yang selama ini kerap menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha. Beberapa peserta menilai perubahan regulasi di tengah tahun berjalan dapat menimbulkan ketidakpastian usaha dan berpengaruh terhadap investasi sektor energi.
Dalam sesi integrasi kebijakan energi, forum menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan energi, fiskal, industri, dan ketenagalistrikan berjalan selaras. Para peserta juga mendorong pembentukan kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga iklim investasi di sektor hulu migas dan energi baru terbarukan.
Putra Adhiguna dari Energy Shift Institute menilai tantangan energi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pasokan, tetapi juga menyangkut aspek geopolitik, pembiayaan, dan arah transisi energi global. Menurutnya, Indonesia harus mampu mempercepat diversifikasi energi dan memperkuat ketahanan domestik agar tidak terlalu bergantung pada fluktuasi pasar global.
Sementara itu, Uchok Sky Khadafi menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap tata kelola sektor energi, termasuk dalam pemberantasan tambang ilegal dan penguatan regulasi IUP agar tidak menimbulkan kebocoran negara maupun konflik kepentingan.
Forum ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi yang nantinya akan dirumuskan menjadi masukan kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Peserta diminta memberikan usulan konkret terkait RKAB, DMO, integrasi kebijakan energi, serta tata kelola sektor pertambangan nasional.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dialog publik mengenai masa depan energi Indonesia di tengah meningkatnya tekanan geopolitik global dan percepatan transisi energi dunia. Sejumlah laporan dan forum energi nasional sebelumnya juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan nasional, serta kolaborasi lintas sektor guna menjaga ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang.
(Pray)
